PURWOKERTO– Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi (FIBK) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menggelar Sharing Session Teknik Penerjemahan di Lingkungan Pemerintahan pada Kamis (16/7/2026) di Ruang K.VII.8, Lantai 7 Gedung AR. Fakhruddin UMP. Kegiatan ini menghadirkan tim Penerjemah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagai upaya memperkenalkan profesi penerjemah pemerintah sekaligus memberikan wawasan mengenai praktik penerjemahan di lingkungan pemerintahan kepada mahasiswa.

 

Hadir sebagai narasumber Penerjemah Ahli Utama Kementerian Sekretariat Negara RI, Troeno Marayoga, S.H., LL.M., bersama Anindya Putri Novitasari, S.IP., Estu Widyamurti, S.Hum., M.Si., Galuh Wicaksono Hidayat, S.Hum., dan Bayu Dwi Otista, A.Md. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Program Studi Sastra Inggris dan sivitas akademika FIBK UMP dengan antusias melalui sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif.

 

Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi UMP, Dr. Widya Nirmalawati, S.S., M.A., menyampaikan bahwa kunjungan tim dari Kementerian Sekretariat Negara RI menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami profesi penerjemah pemerintah secara langsung. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa mengenai proses penerjemahan di lingkungan kementerian, tetapi juga membuka peluang kerja sama melalui program magang, kunjungan akademik, hingga kolaborasi kelembagaan.

 

"Hari ini kami kedatangan tamu dari Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian berkunjung ke Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah kami memperoleh wawasan yang luas tentang profesi penerjemahan dan bagaimana proses penerjemahan di Kementerian Sekretariat Negara. Kami juga mendapatkan banyak informasi mengenai peluang magang, kesempatan mengunjungi kementerian, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depannya," ujar Dr. Widya.

 

Sementara itu, Troeno Marayoga, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sekretariat Negara RI untuk memperkenalkan profesi penerjemah pemerintah kepada mahasiswa. Ia mengatakan bahwa profesi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi resmi negara, namun hingga kini jumlah penerjemah pemerintah di Indonesia masih relatif terbatas sehingga dibutuhkan regenerasi dari kalangan akademisi.

 

"Kami ingin memperkenalkan bahwa di kementerian dan berbagai instansi pusat terdapat profesi penerjemah pemerintah. Tugasnya sangat luas, mulai dari menerjemahkan peraturan perundang-undangan, website, berbagai dokumen resmi, hingga menjadi interpreter bagi Presiden, menteri, maupun pejabat negara lainnya. Semoga ini dapat membuka wawasan adik-adik mahasiswa mengenai salah satu pilihan karier setelah lulus," ungkap Troeno.

 

Troeno menambahkan bahwa penerjemah pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar karena sering menangani dokumen-dokumen negara yang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, menurutnya, tidak semua dokumen dapat diterjemahkan menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) maupun diserahkan kepada pihak di luar pemerintah, sehingga keberadaan penerjemah pemerintah tetap menjadi kebutuhan penting.

 

"Dalam pekerjaan kami sering menangani naskah yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa begitu saja diserahkan kepada AI ataupun penerjemah swasta. Karena sifatnya sangat rahasia, dokumen tersebut harus ditangani oleh penerjemah pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab khusus," jelasnya.

 

Melalui kegiatan ini, FIBK UMP berharap mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai prospek karier di bidang penerjemahan, khususnya di lingkungan pemerintahan. Selain memperkuat kompetensi akademik, kegiatan ini diharapkan menjadi awal terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam pengembangan pendidikan, magang, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebahasaan dan penerjemahan. (Rfm/Chy)