Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

UMP Kaji Format Ideal Hubungan MA dan KY

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah melalui proses amandemen I sampai ke IV telah membawa perubahan yang sangat fundamental terkait dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, eksistensi lembaga negara utama berubah, yakni dengan hilangnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan lahirnya lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping masih diakuinya keberadaan lembaga utama lainnya seperti Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

 

Meski demikian, UUD 1945 hasil amandemen tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana hubungan yang seharusnya terjalin antara MA dengan KY. Walaupun hubungan antar kedua lembaga tersebut tersirat dari ketentuan pasal 24 B ayat (1), yang menyatakan KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tapi proses pengawasan tersebut seolah menjadikan posisi KY lebih tinggi dari MA, padahal kedudukan KY secara struktural adalah sederajat dengan MA dan MK.

 

“Secara fungsional peranan KY sebagai penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya asumsi KY lebih tinggi dari MA dan MK itu keliru. Maka kasus yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, sewaktu KY menggeledah ruangan Ketua MA, Bagir Manan. Hal tersebut menandai babak “perang terbuka” antara KY dan MA. Kemudian diikuti pengajuan yudisial review atas UU No. 22 tahun 2004 tentang KY oleh 31 hakim agung,” ungkap Pakar Hukum, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M. Hum, belum lama ini saat mengisi Seminar Nasional di UMP.

 

Permohononan 31 Hakim Agung tersebut dikabulkan MK, kata Fauzan, hal itu berdampak seolah KY kehilangan “ruh” kerana pembatasan wewenang, “Ini karena dalam perubahan tersebut dinyatakan UUKY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid),” kata Fauzan.

 

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan, kegamangan KY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk mengakhiri ketidakharmonisan hubungan antara MA dan KY, DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang KY, “Berdasarkan ketentuan tersebut, maka egoisme lembaga yang dipertontonkan oleh MA dan KY terkait dengan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dapat diselesaikan,” ujarnya.

 

Jadi jelas Fauzan, MA dan KY mengalami ketidakharmonisan karena hanya disharmonisasi peraturan dan ego pemimpin dari kedua lembaga, “Maka untuk menciptakan hubungan yang baik antara MA dan KY di masa depan, Cuma dengan membangun model komunikasi yang baik antar lembaga, serta adanya saling menghormati, dan keterbukaan,” pungkas dia. (gun)

 

Editor : Guntur Wibowo

Arsip Berita

Kontak Kami

 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuh Waluh, PO BOX 202

 Purwokerto 53182

Kembaran Banyumas

Telp : (0281) 636751, 630463, 634424

Fax  : (0281) 637239