Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

FH UMP Kritisi Undang-Undang Terorisme

Kaji Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP) selenggarakan kuliah umum bertajuk “Mengkritisi Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (15/11). Dekan Fakultas Hukum UMP, Susilo Wardani, S.H, S.E, M.Hum mengungkapkan kuliah umum ini merupakan salah satu bentuk respon aktif FH UMP dalam mengkritisi isu terkini dari problematika hukum di Indonesia.

 

 

Susilo meyakinkan, seiring banyaknya peminat FH UMP yang ditandai dengan bertambahnya jumlah mahasiwa, mendorong fakultas ini untuk selalu menjaga kualitasnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengundang pakar hukum skala nasional ataupun internasional. Susilo menerangkan, selain mengadakan forum ilmiah, komitmen FH UMP untuk mencetak SDM berkualitas juga bisa terlihat dari status akreditasi FH UMP yang sudah terakreditasi B. Susilo memastikan FH UMP akan senantiasa meningkatkan kualitas diri dari berbagai aspek lainnya, terbaru, FH UMP telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang berkaitan dengan kerjasama bidang akademis. Tentunya ini bukan kerjasama yang pertama kali, sebelumnya FH UMP juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi lain baik dari negeri ataupun swasta.

 

 

Terpisah, Rektor UMP, Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, SH., MH, mengapresiasi penyelenggaraan forum ilmiah yang diadakan oleh FH UMP. Menurut rektor, isu terorisme sangat tepat di kaji dalam kondisi sekarang ini.  “Terorisme hampir selalu dikaitkan dengan Islam. Ini tentu menyudutkan umat Islam. Efeknya, umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain menjadi terganggu dalam beribadah dan kehidupan sosialnya,” katanya. Rektor juga mendorong mahasiswa agar nantinya dapat berperan aktif sebagai insan hukum yang unggul, modern dan Islami.

 

 

Sementara itu, narasumber dalam kuliah umum ini, Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum UMY), di hadapan lebih dari 350 mahasiswa mengajak mahasiswa untuk mengkritisi UU no. 15 tahun 2003. Trisno menjelaskan sejarah lahirnya UU ini yang berawal dari pengeboman World Trade Center, 11 September 2011. Implikasi dari pengeboman tersebut membuka mata negara lain yang belum memiliki UU terorisme, salah satunya adalah Indonesia. Kondisi ini menurut Trisno, menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap tindak kejahatan terorisme. Oleh karena itu, keberadaan UU terorisme menjadi kebutuhan yang penting. Namun dalam perkembangannya ada beberapa poin dalam UU tersebut yang memerlukan revisi. Hal yang menjadi catatan Trisno adalah tidak adanya definisi teroris, penangkapan waktu yang lama tanpa pengawasan, pencabutan paspor kewarganegaraan dan lainnya.  (Ulv/Pra)

 

 

Arsip Berita

Kontak Kami

 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuh Waluh, PO BOX 202

 Purwokerto 53182

Kembaran Banyumas

Telp : (0281) 636751, 630463, 634424

Fax  : (0281) 637239