Fakultaria
REKTOR UMP: JADIKAN KAMPUS SEBAGAI PELOPOR PERADABAN
Senin 9 Juli 2018      Fakultaria
REKTOR UMP: JADIKAN KAMPUS SEBAGAI PELOPOR PERADABAN

Persoalan kebangsaan, seharusnya di selesaikan di ruang akademik dalam forum ilmiah. Pernyataan ini disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr.H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam seminar nasional Fakultas Hukum UMP yang bertajuk“Mencari Pemimpin Ideal Untuk Masa Depan Indonesia, Sabtu (7/7/2018) di Aula Ak. Anshori.

Oleh karenanya Rektor berharap kepada Fakultas Hukum agar forum tersebut harus selalu di lakukan. Mengundang para akademisi sesuai kepakarannya untuk mencari solusi kebangsaan.

“Saya berharap seminar kajian hukum ini tidak berhenti pada saat ini, Mari Jadikan UMP sebagai kampus pelopor peradaban, dimana para Akademisinya dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan menggunakan kajian ilmiah,” katanya.

Ia menyebutkan kajian ilmiah bisa dihasilkan dari hasil Desiminasi, Riset bukan sekedar mengkritik pada sosial media dengan menggunakan data yang tidak valid kebenarannya secara akademis.

 yang akhirnya terkadang seseorang terjerat kasus bersumber dari sosial media yang seharunya tidak perlu terjadi.

“Saya yakin para pembicara yang hadir pada hari ini mampu memberikan pencerahan sesuai tema. Khususnya terkait pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang akhir ini ramai dibahas tentang pelarangan mantan koruptor dilarang menjadi calon legislatif,” ungkapnya.

Seminar Nasional dihadiri tiga narasumber sesuai dengan bidangnya, yaitu Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H, seorang akademisi yang sangat konsen pada wilayah pemberantasan korupsi dan juga sering menjadi saksi ahli KPK. Dr. Refly Harun (Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia) memberikan pandangan terkait tugas KPU sebagai lembaga aspiratif atau lembaga administratif. Dan Unggul Ketua KPU Banyumas memberikan paaparan tentang pentingnya terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.(tgr)

Berita Terkait

Tidak ada artikel terkait