Fakultaria
Refly Harun: Pemimpin Indonesia Harus Ada Regenerasi
Sabtu 7 Juli 2018      Fakultaria
Refly Harun: Pemimpin Indonesia Harus Ada Regenerasi

Era revolusi industri 4.0 atau distruptive innovation menekankan pada pola digital economyartificial intelligencebig datarobotic, dan lain sebagainya. Menghadapi hal tersebut, pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk dapat mengikuti era tersebut. Sehingga dapat menghasilkan generasi yang  berkualitas yang dapat menjadikan Indonesia maju dan menghasilkan pemimpin yang ideal sebagai faktor penentu kemajuan bangsa.

Berbicara tentang kriteria pemimpin bangsa yang ideal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada 7 Juli 2018 telah menyelenggarakan seminar nasional yang bertema “Mencari Pemimpin Ideal untuk Masa Depan Indonesia”. Kegiatan yang diselenggarakkan di Aula Ak Anshori turut hadir Rektor UMP Dr H. Syamsuhadi Irsyad., M., Guru Besar Bidang Hukum Acara Pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho., S.H., M.Hum., Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Dr Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsadi, SH., M.H.,

Refly Harun sebagai narasumber mengatakan bahwa menjadi pemimpin yang ideal adalah presiden. Hal tersebut karena Presiden telah memimpin seluruh lapisan di Indonesia, maka permasalahan kepemimpinan yang muncul telah dilalui.  “Ideal yang kita bahas disini adalah konteks pemimpin yang merupakan Presiden karena ketika kita berfikir pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat mempimpin seluruh lapisan maka akan tergambar pemimpin yang ideal adalah Presiden,” jelas Refly.

Refly juga mengungkapkan keadaan yang dialami bangsa Indonesia kini yaitu tertutupnya ruang bagi warga negara untuk mencalonkan diri secara perseorangan/ independen. Menurutnya, tidak adanya regenerasi calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik diakibatkan oleh oligarki, monopoli, dan pragmatisme partai politik.

Dari permasalahan kesulitan mencari pemimpin yang baru, Refly mengukapkan bahwa memerlukan solusi untuk hal tersebut. Dibutuhkan reformasi partai politik secara menyeluruh, khususnya pada bidang kaderisasi serta dapat dilakukan melalui mekanisme konvensi ketatanegaraan, konvensi partai politik, atau melalui amandemen kelima UUD 1945.

“Selain itu, perlu juga menghapuskan ketentuan presidential threshold dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kaderisasi calon presiden dan wakil presiden,” tutup Refly Harun (Han/ Sls)

Berita Terkait

Tidak ada artikel terkait